Muslim India dan Ancaman Kehilangan Kewarganegaraan dan Pengusiran
IQNA melaporkan, pada Desember lalu, India mengesahkan undang-undang yang memberikan kewarganegaraan ini kepada para pengungsi enam minoritas agama dari Pakistan, Bangladesh dan Afganistan, tetapi umat Islam dikecualikan dari undang-undang tersebut. Di sisi lain, menurut National Register of Citizens (NRC), umat Islam telah diminta untuk memberikan dokumen identitas leluhur mereka kepada pemerintah, yang menunjukkan bahwa mereka tinggal di India sebelum kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Implementasi nasional rencana tersebut, yang sejauh ini telah dilaksanakan di wilayah timur laut Assam, telah menjadi salah satu janji partai Bharatiya Janata (BJP) dalam pemiliu 2019.
Rencana tersebut, bersama dengan amandemen undang-undang kewarganegaraan India, telah memicu protes komunitas Muslim dan aktivis sosial yang menganggap undang-undang itu diskriminatif. Dalam sebuah laporan oleh jurnalis India Puja Changoiwala, majalah Amerika Foreign Policy mengeksplorasi dampak undang-undang tersebut terhadap warga Muslim India.
Dalam laporan tersebut dengan mengisyaratkan bahwa sebagian besar Muslim di India tidak memiliki dokumen identitas menyebutkan, hari ini, 38 persen anak-anak India di bawah usia 5 tahun tidak memiliki akta kelahiran. Dokumen lain dapat menjadi pengganti, tetapi sebagian besar orang, terutama orang tua, tidak memilikinya. Ketidaktahuan, tidak dapat diaksesnya pusat pendaftaran, dan kebutuhan tidak mendesak akan akta ini untuk mengakses layanan sosial adalah alasan utama kurangnya bukti di antara kelompok orang ini. Data pemerintah menunjukkan bahwa 6,8 juta bayi yang baru lahir tidak terdaftar di India antara 2015 - 2016 dan ini lebih buruk bagi orang tua yang lahir di rumah (karena kurangnya fasilitas pada saat itu).
Dalam laporan ini, Changoiwala mengupas klaim pemerintah tentaang ketidakefektifan rencana ini pada umat Islam dan menulis: Ada kesenjangan panjang antara slogan kosong pemerintah tentang pendaftaran nasional dan apa yang diyakini oleh para kritikus. Tetapi background sebuah pemerintahan yang sangat nasionalis yang dipimpin oleh partai Bharatiya Janata (BJP) membuat klaim pemerintah sebagai yang paling optimis dari segala keraguan, karena Bharatiya Janata telah mengorbankan umat Muslim.
Penulis menambahkan, pasca persetujuan amendemen kewarganegaraan India, telah terjadi protes luas di seluruh negeri, dan sejauh ini 25 orang tewas dan ribuan lainnya masih dalam tahanan polisi. Pemerintah, di sisi lain, telah menangguhkan rencana pendaftaran warga negara dan telah mengumumkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengimplementasikannya di antara minoritas agama.
Changoiwala kemudian mengupas pidato Perdana Menteri, Narendra Modi selama pemilihan nasional dan menuturkan: Modi mengatakan dalam pidatonya di pawai pemilu di New Delhi bahwa kedua rencana itu tidak ada hubungannya dengan Muslim India dan tidak ada Muslim India dikirim di pusat-pusat penahanan (kamp pengungsi). Pidato ini adalah kombinasi dari kepalsuan dan kebenaran. Para kritikus menyebut amandemen kewarganegaraan India (CAA) sebagai penyebab terbesar konflik sosial pasca-kemerdekaan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membangun negara yang sepenuhnya Hindu dan mengubah banyak Muslim menjadi orang tanpa tanah air.
Wartawan India lebih lanjut dengan menyebut status Assam sebagai propinsi pertama yang mengimplementasikan undang-undang registrasi warga negara menulis, Assam yang terletak di timur laut India adalah satu-satunya propinsi yang mengimplementasikan undang-undang ini. Ini pertama kali disediakan pada tahun 1951 dan diperbarui pada tahun 2019. 33 juta penduduk Assam terpaksa membuktikan kewarganegaraan mereka melalui dokumen yang membuktikan bahwa mereka telah berada di kawasan ini sebelum Bangladesh merdeka pada tahun 1971.
Laporan ini menambahkan, dengan melihat background Assam, komunitas Muslim di wilayah tersebut takut akan penganiayaan dan siksaan. Maulana Khalid Rasheed, kepala Pusat Islam di Lucknow di India utara, mendirikan saluran komunikasi pada dua minggu lalu untuk menghilangkan ketakutan dan meningkatkan kesadaran komunitas Muslim di daerah itu. Menurut dia, setidaknya 150 telepon diterima setiap hari dari Muslim yang khawatir akan diusir dari negara itu karena tidak adanya dokumen dan informasi tentang leluhur mereka.
Penulis laporan ini kemudian mengisyaratkan pada tindakan yang diambil oleh komunitas Muslim dan mengutip dari Nishat Hussain, pendiri Asosiasi Nasional Kesejahteraan Muslim di Jaipur, menulis: Banyak Muslim khawatir tentang masa depan dan bergabung dengan pengunjuk rasa untuk menentang terhadap RUU CAA / NRC yang kontroversial. Banyak Muslim memiliki dokumen penting seperti paspor dan kartu identitas yang disebut 'Aharhar', yang memiliki nomor identifikasi 12 digit yang unik untuk warga negara India. Kendati demikian, di Assam, banyak dari orang-orang ini dipengaruhi oleh konsekuensi penerapan NRC meskipun memiliki dokumen-dokumen tersebut. Pemerintah menginginkan dokumen yang sangat lama dari orang-orang ini, yang tidak mungkin diakses.
Di penghujung dengan mengisyaratkan bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk warga Muslim yang terlibat, Changoiwala mengutip ucapan Naseem Qureshi, seorang wanita 24 tahun dari Rajasthan, yang mengatakan: "Saya takut kehilangan orang yang saya cintai ketika undang-undang ini mulai berlaku. Orang tua saya mengatakan kami memiliki dokumen kami, tetapi banyak teman dan kerabat saya tidak. Bagaimana jika mereka diusir dari negara? Mereka (pemerintah India) sedang mencari pelenyapan keluarga." (hry)
